Search This Blog

Loading...

Monday, November 3, 2014

Menteri Susi Sebut Ikan Impor Bebas Bea Masuk, Ikan Cilacap Kena Pajak 10%

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan soal beberapa regulasi perpajakan yang tak sinkron dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan.
Susi mencontohkan soal kasus ikan tenggiri impor yang masuk ke Indonesia tanpa bea masuk impor. Sedangkan ikan tenggiri lokal, yang berasal dari nelayan di Cilacap kena pajak pertambahan nilai (PPN) 10%.
"Ikan impor tenggiri tidak kena pajak, ikan tenggiri Cilacap dapat pajak 10%," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Pernyataan Susi ini langsung direspon positif Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung. Saut menilai pemberian PPN 10% telah memberatkan nelayan lokal. Belum lagi ada berbagai retribusi Pemerintah Daerah yang wajib dibayarkan nelayan.
"Ibunya (Susi Pudjiastuti) mau memperbandingkan ikan di dalam negeri itu serba dipajakin. Mulai didaratkan ada retribusi 10%, kudu dibeli sama ini ada 10%. Lalu kapan mau ekspor nggak ada pajak ekspor? mau impor nggak ada bea masuk. Itu pertanyaan ibu sebetulnya. Kenyataannya sekarang itu seperti itu," papar Saut.
Ia berpesan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung ulang berapa besaran pajak yang dinilai masuk dan tidak memberatkan nelayan. Hal itu dilakukan agar produk ikan hasil tangkap nelayan berdaya saing dengan produk impor.
"Nah pajak itu membuat persaingan produk kita akan menurun kan, barang takutnya tidak bisa laku dimana-mana. Mengapa pajak ini tidak bisa dimudahkan. Kita harus melihat agar produk kita berdaya saing. Kalau enggak konsumen mahal," jelasnya.
(wij/hen)

Sumber: Detik.com 

Defisit Neraca Perdagangan Indonesia 2014

Jakarta -Indonesia masih mencatatakan defisit neraca perdagangan. Pada September 2014, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 270,3 juta disebabkan masih banyaknya impor minyak dan gas (migas).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Selasa (4/11/2014), impor migas September 2014 mengalami kenaikan 4,11 miliar kg dengan nilai US$ 3,65 miliar atau Rp 43,8 triliun.
Jika lebih dirinci, impor migas didominasi oleh hasil minyak senilai US$ 2,52 miliar. Lebih tinggi dibanding sebulan sebelumnya yaitu US$ 2,04 miliar.
Impor hasil minyak tersebut meliputi impor jenis bahan bakar motor dan minyak ringan senilai US$ 1,33 miliar. Meningkat dari bulan sebelumnya sebesar US$ 1,18 miliar.
Sementara impor bahan bakar pesawat juga naik dari US$ 45,72 juta pada Agustus 2014 menjadi US$ 120,05 juta pada September 2014.
Impor bahan bakar diesel juga ikut terkerek menjadi US$ 801,5 juta pada September 2014. Jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yakni US$ 536,46 juta.
Namun untuk impor hasil minyak lainnya tercatat turun menjadi US$ 271,07 juta pada September 2014. Sementara bulan sebelumnya adalah US$ 282,57 juta.
Impor migas jenis lain yang menyebabkan defisit adalah minyak mentah. Pada September 2014, Indonesia masih mengimpor minyak mentah senilai US$ 875,57 juta. Turun dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 1,13 miliar.
Impor gas juga masih tinggi. Pada September 2014 tercatat naik menjadi US$ 255,03 juta, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu US$ 227,98 juta.
Secara akumulasi, impor migas Indonesia selama periode Januari-September 2014 mencapai 35,58 miliar kg dengan nilai US$ 33,02 miliar. Sedangkan pada periode yang sama pada 2013, impor migas tercatat 36,53 miliar kg dengan nilai US$ 33,63 miliar.
(drk/hds)

Sumber: Detik.com 

Sunday, November 2, 2014

Kerjasama Perdagangan Regional

Pada halaman depan artikelnya, Rahmat Dwisaputra mengatakan bahwa kerjasama perdagangan regional adalah perjanjian dari dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan atas dasar resiprokal dan atau preferensi (Dwisaputra : 167 dalam Arifin). Namun di halaman selanjutnya dia menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan regional dapat diartikan menjadi dua konsep utama yakni regional cooperation (kerjasama regional) dan regional integration (penyatuan regional). Yang pertama dapat dipahami sebagai kebijakan bersama yang diambil oleh sekelompok negara –yang biasanya terletak dalam satu kawasan- untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih besar daripada upaya yang dilakukan masing-masing negara secara independen.