BISNIS INTERNASIONAL

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan soal beberapa regulasi perpajakan yang tak sinkron dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan. Susi mencontohkan soal kasus ikan tenggiri impor yang masuk ke Indonesia tanpa bea masuk impor. Sedangkan ikan tenggiri lokal, yang berasal dari nelayan di Cilacap kena pajak pertambahan nilai (PPN) 10%. "Ikan impor tenggiri tidak kena pajak, ikan tenggiri Cilacap dapat pajak 10%," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (3/11/2014). Pernyataan Susi ini langsung direspon positif Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung. Saut menilai pemberian PPN 10% telah memberatkan nelayan lokal. Belum lagi ada berbagai retribusi Pemerintah Daerah yang wajib dibayarkan nelayan. "Ibunya (Susi Pudjiastuti) mau memperbandingkan ikan di dalam negeri itu serba dipajakin. Mulai didar...

Jakarta -Indonesia masih mencatatakan defisit neraca perdagangan. Pada September 2014, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 270,3 juta disebabkan masih banyaknya impor minyak dan gas (migas). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance , Selasa (4/11/2014), impor migas September 2014 mengalami kenaikan 4,11 miliar kg dengan nilai US$ 3,65 miliar atau Rp 43,8 triliun. Jika lebih dirinci, impor migas didominasi oleh hasil minyak senilai US$ 2,52 miliar. Lebih tinggi dibanding sebulan sebelumnya yaitu US$ 2,04 miliar. Impor hasil minyak tersebut meliputi impor jenis bahan bakar motor dan minyak ringan senilai US$ 1,33 miliar. Meningkat dari bulan sebelumnya sebesar US$ 1,18 miliar. Sementara impor bahan bakar pesawat juga naik dari US$ 45,72 juta pada Agustus 2014 menjadi US$ 120,05 juta pada September 2014. Impor bahan bakar diesel juga ikut terkerek menjadi US$ 801,5 juta pada September 2014. Jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berharap isu pertanian yang dibawa dalam Paket Bali sukses dalam pembahasan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO). Menteri Pertanian Suswono menuturkan dalam konferensi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan agar negara-negara berkembang dan amat terbelakang (Least Development Countries/LDCs) diizinkan memberikan subsidi pertanian hingga 15 persen. "Sekarang ini masih di bawah 10 persen untuk subsidi petani kita secara umum. Sementara  negara maju 5 persen. Tapi kita ingin dorong sampai 15 persen," kata Suswono ditemui di kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

NUSA DUA, KOMPAS.com - Negosiasi panjang Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9 berhasil membuahkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama yaitu Trade Facilitation , Agriculture, dan Least Developed Countries . "Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, kami para menteri dari WTO menyetujui untuk memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk menerapkan program ketahanan pangan," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, saat menyampaikan pidato penutupan KTM WTO ke-9 di Nusa Dua Bali, Sabtu (7/12/2013). Gita mengatakan, pada akhirnya peserta konferensi menyetujui adanya perubahan dalam kesepakatan WTO pada Paket Agriculture, yang sudah disepakati di Bali.